GRESIK,1minute.id – Percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik bersepakat untuk penuntasan problem banjir tahunan itu.
Hal itu terungkap dalam Dialog Terbatas berjudul “Percepatan Pembangunan di Tengah Pandemi” yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik pada Sabtu, 20 November 2021. Dialog dihelat di hotel Asto Inn di Kompleks Perumahan Gresik Kota Baru (GKB) itu digelar secara virtual dan hybrid.
Pembicara yang hadir secara hybrid adalah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan tiga orang Wakil Ketua DPRD Gresik. Yakni, Mujib Riduan, Ahmad Nurhamim, dan Nur Saidah. Sementara narasumber yang hadir virtual yaitu, Wakil MPR RI Jazilul Fawaid dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan, pemerintah provinsi mengapresiasi langkah pemda terkait komitmen percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong. “Provinsi menjadi penyeimbang daerah penyokong dan mandiri, Gresik salah satu condong mandiri. Pemerintah provinsi hadir secara program, nah ini lah bersama potensi sinergi program keseriusan pemkab melakukan anggaran pembebeasan lahan kali lamong,”ujarnya.
Emil menambahkan, pihaknya juga siap mengawal anggaran dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo agar tidak mengurangi anggaran. Dikatakan dia, empat daerah yang dilalui Kali Lamong, wilayah Gresik paling luas. Panjangnya mencapai 64 km dari total panjang Kali Lamong sekitar 103 km. Karena itu, selama ini Gresik menjadi daerah paling terdampak.
“Itu yang juga menjadi kendala, dalam kondisi saat ini semoga pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran pembuatan tanggul dan parapet Kali Lamong. Sementara, Pemkab sudah berkomitmen terhadap pembebasan lahan,”tambahnya.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, sepakat dengan Wagub Emil Elestianto Dardak. Ia terus mendorong penyelesaian Kali Lamong. Dirinya juga siap mengawal anggaran agar tidak ada pengurangan. “Agar seiringan, pemerintah daerah bisa melakukan komunikasi ke pusat ke DPR RI. Untuk memastikan dapat alokasi anggaran. Kami siap mengawal anggaran,” kata Jazil-sapaan akrab-Jazilul Fawaid.
Sedangkan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan Pemkab Gresik serius melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong. “Pemkab sudah melakukan pembebasan lahan,”ujar Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani.
Ia menambahkan, terkait pembangunan parapet tanggul merupakan wewenang pemerintah pusat melalui BBWS Bengawan Solo. “Jangan sampai pembebasan lahan dilakukan tapi tidak dibangun oleh BBWS. Ini yang kami khawatirkan. Penanganan ini butuh komitmen bersama. Langkahnya harus sama dan beriringan. Itu yang jadi upaya kita bersama,”ujar mantan Ketua DPRD Gresik itu. Tak mau berdiam diri, pemerintah daerah, tambahnya, meminta pemerintah pusat untuk mendapatkan wewenang normalisasi dengan mengeruk Kali Lamong sehingga dapat meminimalisir dampak banjir.
Tahun ini, pengerjaan tanggul parapet telah dibangun di Desa Jono dan Tambakberas. Keduanya di Kecamatan Cerme sepanjang 1,3 kilometer. Pengerjaan itu menggunakan APBN senilai Rp 100 miliar. “Kita sudah dapatkan wewenang agar bisa normalisasi. Kita kolaborasi dengan Kota Surabaya juga untuk kebutuhan alat berat. Normalisasi ini setidaknya meminimalisir dampak banjir serta perbaikan tanggul,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menambahkan, komitmen wakil rakyat dalam penanganan Kali Lamong serius. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJD) Pemda dan DPRD Gresik sepakat mengalokasikan anggaran besar.
“Pembicaraan komitmen anggaran cukup untuk pengadaan lahan, pada 4 tahun RPJMD. Berapa pun kebutuhan lahan kami siap. Setiap tahun Rp 200 miliar pun siap. Tapi problemnya, ketika dipercepat pembebasan lahan, tapi kami belum tahu BBWS apa bisa mengerjakan,”imbuhnya.
Banjir akibat luapan Kali Lamong, kata Qodir menjadi momok tersendiri bagi warga Gresik Selatan. Setiap tahun, ribuan rumah terendam. Hektaran lahan persawahan dan tambak juga terendam. Dengan kerugian berkisar Rp 80-an miliar per tahun. “Total kebutuhan lahan sekitar 282,7 hektare. Kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu diperkirakan mencapai Rp 800 miliar,”terangnya.
Selain membahas Percepatan Infrastruktur Penanganan Kali Lamong, para pembicara itu membahas dua tema lainnya yakni pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan dan revitalisasi dan konektivitas jalan.(yad/adv)
