GRESIK, 1minute.id – Pandemi Covid-19 belum berakhir. Eksekutif dan legislatif Gresik optimistis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Gresik pada 2026 di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belanja mencapai Rp 5 triliun. Sedangkan anggaran pendapatan mencapai Rp 4,5 triliun.
Hal ini diungkapkan Juru Bicara (Jubir) DPRD Gresik Jumanto saat menyampaikan laporan badan anggaran (banggar) dan pengambilan keputusan terhadap RPJMD 2021-2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Gresik pada Selasa lalu, 10 Agustus 2021.
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim didampingi Ketua DPRD Much Abdul Qodir, dan Nur Saidah ini, dihadiri Bupati Fandi Ahmad Yani, Wabup Aminatun Habibah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara virtual.
Jumanto menyatakan, proyeksi APBD Rp 5 triliun dan pendapatan Rp 4,5 triliun ini mengalami kenaikan dari proyeksi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebelumnya. Di mana, para rencana akhir (rankhir) RPJMD 2021-2026 yang diajukan Pemkab Gresik, kekuatan belanja pada APBD pada 2026 diproyeksikan Rp 4 triliun. Sementara proyeksi pendapatan daerah (PD) Rp 3,821 triliun.
Jadi, dari rapat finalisasi kami, baik melalui alat kelengkapan DPRD (AKD) maupun badan anggaran (banggar), proyek kekuatan APBD dan belanja pada 2026 kita naikkan. Tentunya berdasarkan sejumlah pertimbangan logis,”ujar Jumanto.
Dijelaskan Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP ini, pertimbangan meningkatkan proyeksi APBD itu antara lain karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik sudah disahkan. “Sehingga, akan banyak investasi masuk ke Gresik, yang akan berdampak positif pada pendapatan,”terangnya.
Pada kesempatan ini, Jumanto juga memberikan kritik konstruktif agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Gresik Baru di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah.
Diantaranya, di sektor pendidikan. Dinas pendidikan harus memvalidasi sekolah-seqtþþþtkolah yang rusak dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2026 dengan menunjuk konsultan untuk mengetahui kebutuhan perbaikan, baik SD maupun SMP. “Sehingga, diketahui besaran anggaran yang diperlukan,”katanya.
Pihaknya juga meminta pemkab membuat grand design meningkatkan insentif guru tidak tetap (GTT) non sertifikasi, baik sekolah negeri maupun swasta. “Untuk dinas kesehatan, DPRD minta persentase pengurangan balita stunting dari 12 persen menjadi 10 persen pada 2026,”kata Jumanto.
Sementara, Bupati Gresk Fandi Akhmad Yani menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD dan semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi dan partisipasi aktif terhadap proses penyusunan RPJMD 2021-2026 hingga pengambilan keputusan. “Saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya untuk Pemerintahan Gresik Baru,”kata mantan Ketua DPRD Gresik itu. (yad)
