GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Gresik mulai memelototi kinerja pemerintah kabupaten atau Pemkab Gresik sepanjang 2024. Evaluasi yang dilakukan oleh anggota parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik, Jawa Timur berfokus pada pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.
Dalam evaluasi itu, wakil rakyat hasil pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 lalu menyoroti rendahnya realisasi PAD 2024. Berdasarkan laporan realisasi per 30 September 2024 pundi-pundi pendapatan dari PAD teralisasi sebesar Rp 983 miliar dari target sebesar Rp 1,59 triliun atau sekitar 61,54 persen.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan pengelolaan pajak dan retribusi yang belum maksimal membuat target PAD seringkali tidak tercapai. Padahal, kalau melihat potensi riil di lapangan, banyak peluang yang bisa dimaksimalkan. Ia mencontohkan sektor pajak. “Kalau faktornya (rendah realisasi) karena ketaatan wajib pajak, tentu bisa kita maklum. Yang saya khawatirkan tidak tercapainya target justru dari internal pemerintah sendiri,” kata Syahrur yang Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik periode 2019-2024 kepada wartawan.
Menurut dia, pajak daerah kerap tidak tercapai karena database wajib pajak tidak up to date. Dampaknya, banyaknya tunggakan pajak sehingga membuat wajib pajak menghindari kewajibannya. “Parahnya lagi tidak adanya inovasi peningkatan pajak,” ujar politisi berusia 39 tahun itu.
Begitu juga dengan percepatan investasi dan pembangunan daerah. Para pelaku usaha menginginkan kecepatan layanan perizinan. Agar usaha yang dilakukan secara beroperasi dan merekrut pekerja. “Akan tetapi, yang kerap terjadi adalah keterlambatan dalam proses perizinan,” tegasnya.
Ia berharap di triwulan keempat atau Oktober sampai Desember tahun anggaran 2024, organisasi perangkat daerah atau OPD penghasil mampu memaksimalkan potensi. Menggenjot pendapatan asli daerah dari berbagai sumber. “Capaian pada tahun ini akan menjadi pertimbangan dalam menyusun Rancangan APBD 2025. Karena berkaitan dengan kondisi fiskal daerah,” katanya. (yad)
