GRESIK,1minute.id – Ratusan warga Pulau Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ngeluruk Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE dan PT Freeport Indonesia pada Selasa, 15 Oktober 2024. Ratusan warga berada di ring #1 itu menggelar demonstrasi untuk menuntut pekerjaan di perusahaan smelter single line terbesar di dunia itu.
Mereka menagih janji pengelola kawasan dan perusahaan smelter untuk merekrut 60 persen tenaga kerja lokal sesuai dengan Peraturan Daerah atau Perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja. Di perda itu, perusahaan diwajibkan merekrut 60 persen tenaga lokal dan 1 persen penyandang disabilitas.
Ratusan warga itu masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Java Integreted Industrial and Port Estate atau KEK JIIPE, tempat perusahaan pengolahan konsetrat tembaga hingga 1,7 juta ton, dan emas itu beroperasi melalui jalur darat dan laut. Massa dari jalur darat menggendarai sepeda motor melewati jalan “tikus”. Namun, massa hanya sampai di gate-1 karena dihadang barikade keamanan kawasan dan aparat kepolisian.
Sedang, demonstran jalur laut dengan naik puluhan perahu motor. Berhenti di sekitar pelabuhan internasional kemudian naik kedaratan. Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk. Antara lain, berbunyi : ” Buat apa Dibangun Pabrik Pengolah Emas, Kalo Kita Tetap Susah Beli Beras!!!’.
Abdul Amin, salah seorang pendemo, menyampaikan, tuntutan masyarakat Mengare komplek utamanya adalah lapangan pekerjaan. Janji pihak kawasan sebanyak 60 persen untuk warga lokal belum terealisasi.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi terkait ketenagakerjaan yang pernah dijanjikan oleh pihak kawasan (KEK JIIPE). Janji 60 persen penyerapan tenaga kerja sejauh ini belum terealisasi,” kata Abdul Amin.
Koordinator aksi Abdul Wahab Sya’roni setali tiga uang dengan Amin menyebut, pembangunan kawasan JIIPE sangat terdampak bagi warga Mengare Komplek yang keseharian bekerja sebagai nelayan dan petambak. Mereka yang terdampak sedianya diprioritaskan bekerja di Smelter PTFI yang sudah mulai beroperasi.
“Kami menuntut hak-hak kita sebagai warga Mengare disejahterakan terkait adanya PT Freeport ini. Banyak orang beranggapan sebagai warga lokal terutama berada di ring satu penyerapan tenaga kerja sangat besar. Tapi sampai saat ini belum kami rasakan,” ungkapnya.
Roni berharap, dengan adanya aksi demonstarasi ini akan ada mediasi dan solusi yang disepakati bersama. Namun, bila mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka tidak menutupkemungkinan warga akan menggelar demo kembali dengan massa yang lebh besar.
“Ketika aspirasi yang kita sampaikan ke pihak kawasan dan PT Freeport tidak dikabulkan, maka kita akan bawa massa yang lebih besar lagi. Kita buktikan bahwasanya kalau kita ini warga lokal yang kompak,” pungkasnya.
Terpisah, VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Katri Krisnati mengatakan, PTFI senantiasa memantuhi ketentuan dari Pemprov Jatim dan Kabupaten Gresik mengenai prioritas tenaga kerja dari desa sekitar Smelter yang telah memenuhi kualifikasi dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
“PTFI terbuka kepada setiap perusahaan lokal yang ingin bekerja sama dan berkontribusi dalam operasional Smelter dengan melewati proses kualifikasi, verifikasi, dan evaluasi,” kata Katri Krisnati melalui pesan WhatsApp Grup pada Selasa, 15 Oktober 2024. (yad)
