ANGKA Kemiskinan di Kabupaten Gresik 2024 kini “hanya” 149.390 jiwa atau 10,32 persen. Jumlah dan prosentase garis kemiskinan itu terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berdasarkan hasil Sensus Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur.
Chusnul Cahyadi, 1minute.id
MASA kepemimpinan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah atau NIAT memasuki tahun ke-4. Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang terpilih dalam pemilihan bupati atau Pilbup serentak kali pertama pada September 2020 itu dilantik pada Jumat, 26 Februari 2021.
Sejumlah capaian positif telah raih oleh Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah memasuki 4 tahun kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Capaian positif itu, antara lain, penurunan angka kemiskinan di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.
Merujuk data yang dirilis oleh BPS Jawa Timur melalui Bappeda Gresik selama 4 tahun terakhir, 2021 hingga 2024, Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani dan Bu Min-sapaan akrab-Aminatun Habibah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 17 ribu tepatnya 16.950 jiwa. Data Sensusnas 2021 jumlah dan prosentase angka kemiskinan 166.340 jiwa atau 12,42 %. Kemudian, Maret 2024 menjadi 149.390 jiwa 10,32 %.
Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur selama empat tahun terakhir Kabupaten Gresik berhasil menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan sebesar 2,10% peride 2021 hingga 2024. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,61% dalam periode tahun yang sama.
“Alhamdulillah, selama tiga tahun terakhir terhitung dari 2021, Gresik berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 2,1% pada 2024,” kata Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Gresik Ninik Asrukin dan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBPPPA Gresik Ninik Ernawati pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Upaya pemerintah kabupaten atau Pemkab Gresik untuk menurunkan angka kemiskinan ini tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi saat awal mendapatkan amanah sedang ada wabah Covid-19. Wabah virus berawal dari Tiongkok berlangsung selama 2 tahun.
Pemerintah Kabupaten Gresik secara terintegrasi melakukan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, serta sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hasilnya Gresik tidak hanya berhasil mengurangi angka kemiskinan dengan lebih besar daripada provinsi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Selama tiga tahun terakhir tren kemiskinan di wilayahnya terus mengalami penurunan,” kata Wabup yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Gresik.
Capaian tersebut menjadi satu tren positif dan menambah motivasi Pemerintah Kabupaten Gresik. Terlebih standar garis kemiskinan Gresik (berdasarkan pengeluaran perbulan) pada Maret 2024 sebesar Rp 608.828/bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang di angka Rp 536.122/bulan.
Hal ini berarti, walaupun dengan standar garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik berhasil menjaga tren penurunan angka kemiskinannya tetap dibawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur.
Capaian ini, ia melanjutkan, bukan merupakan garis finish bagi dirinya dan Bupati Fandi Akhmad Yani. Karenanya, hingga saat ini upaya pengentasan kemiskinan tanpa henti dilakukan dengan sinergi baik antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maupun dengan instansi/pihak lain.
Program bantuan langsung tunai secara rutin disalurkan kepada keluarga yang sangat membutuhkan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan daya beli. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada masyarakat kurang mampu, membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur dasar di desa juga menjadi perhatian, dengan proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dirancang untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi lokal juga didorong, termasuk dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bantuan modal bagi wirausaha lokal.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi lokal, dan lembaga pendidikan serta pelatihan memberikan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pemkab Gresik juga aktif bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan akademisi untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti halnya lewat Baznas yang memberikan bantuan produktif bagi masyarakat, dan beasiswa pendidikan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat. (yad)
Grafis :
Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik 2021-2024
Jumlah Penduduk Persentase
2021 166.340 12,42
2022 149.640 11,06
2023 149.750 10,96
2024 149.390 10,32
(Data diolah 1minute.id dari Bappeda Gresik serta BPS JawaTimur)
