GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik 2023 pada Selasa, 22 Maret 2022.
Musrenbang RKPD digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik dibuka oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Hadir dalam Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman beserta Forkopimda, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun, perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur Denny Teguh Setiawan, Perwakilan Bakorwil II Bojonegoro Ramses Panjaitan, serta dihadiri pula oleh unsur masyarakat dan organisasi/komunitas di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik.
Ada tiga topik yang menjadi pembahasan serius dalam Musrenbang RKPD bertemakan “Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkelanjutan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah” ini.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengawali arahannya memberikan apresiasi antusiasme pelaku pembangunan yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya untuk menghadiri percepatan pembangunan menuju Gresik Baru.
“Langkah kita bersama adalah pembangunan Gresik yang utuh yaitu menghapuskan ketimpangan antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari perkotaan hingga pelosok pedesaan,”kata Fandi Akhmad Yani mengawali sambutannya. “Mari kita berbenah untuk mengatasi permasalahan yang nyata dengan kita tuangkan bersama dalam RKPD 2023,”lanjutnya.
Musrenbang RKPD Gresik 2023 ini mengarusutamaan Nawakarsa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi minus 3, 68 persen. Pada 2021 pertumbuhan ekonomi meningkatkan menjadi 3,79 persen atau meningkatkan 7,47 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Gresik sebesar 3,79 persen ini lebih tinggi diatas rata-rata nasional sebesar 3,69 persen dan rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 3,57 persen,”jelas sarjana ekonomi alumnus Unair Surabaya itu.
Lebih lanjut, Bupati berusia 36 tahun itu, menjabarkan beberapa isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Gresik. Diantaranya kemiskinan, infrastruktur jalan, dan bencana banjir. Infrastruktur jalan, misalnya. Panjang jalan di Kabupaten Gresik total 512.164 kilometer (km). Rincianya, 51,6 persen jalan Kabupaten Gresik dalam kondisi baik ; 24,20 persen rusak ringan ; 22,3 persen kondisi sedang dan 1,8 persen rusak berat.
“Untuk infrastruktur jalan pada 2023 direncanakan peningkatan/pemeliharaan jalan sepanjang 77,21 Km dengan alokasi dana Rp 371 miliar,”katanya.
Sedangkan masalah banjir di Kabupaten Gresik terdata terdapat 42 titik banjir yang berdampak pada 63,1 km jalan, 5.838 unit rumah warga dan 3.057 hektar (ha) sawah dan tambak. Mengatasi permasalahan banjir, Bupati Fandi Akhmad Yani menjelaskan bahwa saat ini, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam penanganannya.
Pada 2021, dilakukan normalisasi Kali Lamong dengan membebaskan lahan kurang lebih 6,3 km dari APBD Gresik dan 4,15 km menggunakan dana Corporate social Responsibility (CSR) Perusahaan. Pada 2022, jelas Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani, ditargetkan melakukan pembebasan lahan kurang lebih 15,73 km yang telah dianggarkan pada APBD.
“Pada 2023 direncanakan pembebasan sepanjang kurang lebih 12,5 km dengan menggunakan dana APBD,”terangnya. “Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan baik, karena kami yakin ketika infrastruktur berupa kemantapan jalan dan terkendalinya banjir, otomatis ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Gresik,”tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah membahas tentang kemiskinan di Kabupaten Gresik. Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik yang juga sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik menjabarkan bahwa persentase penduduk miskin pada 2021 naik sebesar 0,02 persen dari 2020 yaitu 12,42 persen.
“Target tahun ini bisa turun menjadi 11,50 persen dan 2023 turun menjadi 10,70 persen atau kalau bisa turun menjadi satu digit,”ujar Bu Min-sapaan akrab-Aminatun Habibah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten lain salah satunya dikarenakan rata-rata pendapatan berdasarkan garis kemiskinan kabupaten Gresik pada 2021 sebesar Rp 505.499 perkapita/bulan. “Dan ini lebih tinggi dari provinsi dan nasional,”kata Bu Min.
Terlepas dari itu, ia melanjutkan, Pemkab Gresik menyiapkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang termaktub dalam Nawakarsa yaitu Gresik Cerdas berupa program pengelolaan pendidikan, Gresik Agropolitan yang berhubungan dengan pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya, Gresik Seger berupa program rehabilitasi sosial masyarakat dan pelatihan kerja, Gresik Sehati sebagai upaya pemenuhan kesehatan, Gema Karya yang berfokus pada pemberdayaan UMKM serta Gresik Lestari melalui progran kawasan permukiman. (yad)
