GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Gerakan Pemasangan Patok Batas (Gemapatas). Kegiatan secara daring dan luring ini digelar serentak di 33 Provinsi se-Indonesia. Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diantaranya.
Gemapatas bertujuan melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah ini mengusung tema “Anti Cekcok Anti Caplok” dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).
Di Kabupaten Gresik kegiatan dipusatkan di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas pada Jumat, 3 Februari 2023. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengapresiasi dan mendukung program Gemapatas yang digagas Kementrian ATR/BPN, yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Ini akan membantu masyarakat untuk memiliki hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Dengan dipasangnya patok tanda batas pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antarmasyarakat,” ujar Bu Min-sapaan karib- Wabup Aminatun Habibah.
Bu Min berharap program Gemapatas Kementrian ATR/BPN ini terus dilakukan. Tujuan dari diluncurkannya Gemapatas di antaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. “Intinya untuk menjaga dan menghindari konflik atau sengketa. Ini merupakan langkah pelaksanaan kegiatan PTSL menuju Gresik Kabupaten lengkap,: tegasnya.
Ditempat sama, Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Johanar mengatakan, pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia. Program ini sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Gresik. “Tahun 2019 dilakukan di Bawean sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan secara nasional,” ungkapnya.
Menurutnya, suatu negara akan maju dan makmur, apabila data parcial atau fisik ukuran, dan letak tanahnya lengkap. Kemakmuran dimulai dari percil per percil menyambung menjadi desa menjadi kecamatan, kabupaten hingga menjadi provinsi, yang membentuk Negara Indonesia.
“Disamping itu, mereduksi persoalan maraknya mafia tanah, secara otomatis mafia tanah mati dengan sendirinya karana sudah lengkap,” kata Johanar. Dirinya berharap, Provinsi Jawa Timur paling cepat dan terlengkap pertama di Indonesia. “Saat ini secara prosentase Jawa Timur sudah mencapai 70 persen, kurang 30 persen, diharapkan selesai pada 2025,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri mengatakan, banyak gerakan dari Kabupaten Gresik diambil menjadi gerakan Nasional salah satunya Gemapatas.
“Ini sudah dilakukan di Kecamatan Tambak sebanyak 113.500 ribu, kedua dilakukan di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang bersama Bupati Gresik mencanangkan lagi di 4 Kecamatan di 73 desa/kelurahan sebanyak 340.999 ribu. Hari ini akan memasang sebanyak 7.777 ribu patok,” terangnya.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat DAK 2023 secara simbolis. Masing masing diserahkan kepada Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu sertifikat hak pakai nomor 21 untuk penggunaan Hippam Tirta Makmur, sertifikat nomor 24 penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS3R) dan sertifikat hak waqaf no 17 penggunaan tanah untuk Masjid Baitur Rahim.
Serta sertifikat penggunaan tanah untuk perumahan diserahkan kepada Nur Amin, Mohammad Cholid, Abdul Hasib, Muhammad Masyhadi Purwanto, Muhammad Sholih, Lianah dan Sri Haniah. (yad)
