GRESIK,1minute.id – Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat, angka kemiskinan Kabupaten Gresik saat ini mencapai kurang lebih 12,42% atau sekitar 153.600 orang dari 1,28 juta warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik yang miskin. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Dinas Sosial (Dinsos) Gresik bekerjasama dengan puluhan organisasi perempuan di Gresik untuk melakukan percepatan pendataan warga miskin.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat membuka kegiatan pemadanan Data Terpadu Kemiskinan Nasional (DTKS) di aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 30 September 2022.
Bu Min- sapaan akrab-Wabup Gresik Aminatun Habibah menginginkan, organisasi perempuan ini dapat membantu mengawal pendataan di desanya masing-masing. Pasalnya di lapangan banyak terjadi penyelewengan data antara yang miskin dengan yang tidak.
“Nah bantuan tersebut kita mengacunya pada data BPS, maka saya dan Bu Ummi (dr Umi Khoiroh, Kadinsos Gresik,Red) ini butuh bantuan organisasi perempuan ini untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar butuh dan tidak, sehingga nanti angka kemiskinan akan cepat turun,”ujar wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu.
Pada awal Oktober 2022, lanjutnya, Bu Min akan ada pendataan terpadu untuk memperbarui data kemiskinan yang ada saat ini. “Data DTKS ini akan menjadi acuan dalam menerima bantuan, nah bulan Oktober nanti akan ada pendataan untuk mendapatkan bantuan selama 1 tahun kedepan,”ucapnya. Sosialisasi dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Gresik Siti Qomariyah Ahmad Washil, serta 40 peserta yang tergabung dalam 30 organisasi perempuan Gresik. Diantaranya, PKK, Fatayat NU, IWAPI, KOPRI, dan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, agenda kali ini akan berfokus pada program sosialisasi dari Dinsos terkait pendataan kemiskinan dan langkah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik itu sendiri.
“Jadi nanti kita akan fokus gencar sosialisasi pendataan kemiskinan di Gresik, program PKH inklusif, dan jika tidak ada halangan pada 1 Oktober nanti (besok) akan diluncurkan Universal Health Coverage (UHC), yang mana UHC ini untuk mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar di BPJS,”ucapnya. (yad)
