Bupati Warning Perusahaan untuk Utamakan Naker Gresik

GRESIK,1minute.id – Angka kemiskinan di Gresik masih dua digit. Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Fandi Akhmad Yani -Aminatun Habibah kerja ekstra keras untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Santri ini.  Antara lain, mengajak  perusahaan pengguna maupun pengerah tenaga kerja agar berkolaborasi dengan baik.

“Saya minta agar mereka ikut mensukseskan program Pemkab Gresik yaitu mengurangi pengangguran di Gresik dengan menempatkan penduduk Gresik sebagai tenaga kerja,”kata Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani ketika memberikan sambutan Focus Group Discussion (FGD) di ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati pada Senin, 29 Maret 2021.

FGD ini dihadiri Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir,  anggota Komisi IV DPRD Gresik, perwakilan perusahaan pemberi tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP), perusahaan pemborong pekerjaan, serikat pekerja/buruh serta beberapa OPD. 

Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani terlihat serius untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sehingga mengulangi beberapa kali. Bahkan, orang nomor satu di Gresik ini akan keliling ke sejumlah perusahaan atau perusahaan pengerah tenaga kerja untuk memeriksa KTP pekerjanya.

“Kalau memang masih ada perusahaan pengerah tenaga kerja yang masih mengutamakan orang luar Gresik dengan kompensasi tertentu, Saya tidak segan-segan untuk meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja agar menghentikan kontraknya,” tegas Bupati Fandi Akhmad Yani.

Sebelumnya, Gus Yani Bupati menyampaikan beberapa pesan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) dimasa pandemi ini sebaiknya pemerintah tidak boleh merencanakan banyak hal, tetapi fokus pada satu atau dua target perencanaan yang terukur.

“Sebagai orang muda saya menyampaikan, kalau Gresik punya tiga target yaitu penyelesaian Kali Lamong, Penyempurnaan Insfrastruktur dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran” katanya didepan peserta FGD.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyoroti banyak alumni SMK yang tidak terserap dunia kerja. Bu Min-sapasn-Aminatun Habibah menganggap hal ini tidak sesuai yang diharapkan.

“Kami mohon dukungan dari dunia industri dan pengusaha agar dapat membantu permasalahan ini. Misalnya mengadakan kerjasama dengan SMK dengan memberikan bantuan atau semacam informasi jenis kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan. Hal ini agar masyarakat sekitar industri bisa terserap,”katanya.

Menanggapi yang disampaikan oleh Wabup Gresik, Ketua DPRD Gresik Abdul Qosir juga mengusulkan tata kelola pendidikan diubah agar lebih responsif terhadap industri yang ada. (*)