GRESIK, 1minute.id – Musim tanam telah tiba. Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia melakukan roadshow “Siaga Musim Tanam” bersama distributor resmu di berbagai daerah di Indonesia.
Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi atau penugasan pemerintah untuk mendukung musim tanam Oktober 2020 – Maret 2021 (Okmar).
Untuk itu, ia bersama dua direksi Petrokimia Gresik lainnya yakni Direktur Operasi dan Produksi Digna Jatiningsih dan Direktur Keuangan dan Umum Dwi Ary Purnomo rutin blusukan menemui distributor sekaligus meninjau langsung ketersediaan pupuk bersubsidi di gudang.
Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2020 di Jogjakarta, Jawa Timur (Bojonegoro, Madiun, Probolinggo, Pasuruan), Jawa Tengah (Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Semarang, Solo, dan Pekalongan), dan terbaru di Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur), serta akan berlanjut hingga ke daerah lainnya di tanah air selama musim tanam.
“Ketersediaan pupuk menjadi faktor yang sangat vital saat musim tanam, apalagi peningkatan produktivitas pertanian tidak sekadar menjaga ketahanan pangan tapi juga sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19,” ujar Dwi Satriyo disela-sela tinjauannya ke Gudang Penyangga Kabupaten Lombok Timur, Rabu 18 November 2020.
Secara nasional, lanjut Dwi Satriyo, pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 951 ribu ton, atau dari 7,9 juta ton menjadi 8,8 juta ton. Sedangkan penugasan Petrokimia Gresik bertambah sebanyak 258.832 ton, naik dari 4,7 juta ton menjadi 4,9 juta ton.
“Penambahan ini sangat vital untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian di tengah wabah Covid-19,”jelasnya.
Oleh karena itu, Dwi Satriyo mengimbau kepada distributor untuk terus melakukan penebusan pupuk-pupuk bersubsidi untuk selanjutnya didistribusikan kepada kios-kios resmi yang tersebar di NTB.
“Kami bersama distributor berkomitmen dan menjamin bahwa pupuk bersubsidi akan selalu tersedia di seluruh Gudang Penyangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akan disalurkan sesuai dengan alokasi dari pemerintah,”tandasnya.
Lebih lanjut, Dwi satriyo meminta seluruh distributor agar penyaluran pupuk bersubsidi di NTB terus digenjot. Hingga hari ini (Rabu, 18 November 2020), realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di NTB sudah mencapai 82.161 ton atau 87% dari total alokasi 94.105 ton.
Sehingga sisa alokasinya tinggal 13% atau 11.944 ton. Sementara menghadapi musim tanam, total stok pupuk bersubsidi yang disiapkan untuk NTB sebesar 13.909 ton.
Petrokimia Gresik bersama distributor menyatukan tekad yang kuat, kerjasama yang solid, serta sinergi yang positif untuk bisa memaksimalkan penyaluran pupuk bersubsidi di NTB,” tandasnya.
Ia juga mengimbau Staf Perwakilan Daerah dan Penjualan (SPDP) dan Petugas Penjualan Daerah (PPD) Petrokimia Gresik, harus bisa lebih aktif untuk menggandeng Kios, Kelompok Tani, Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten untuk memaksimalkan penyaluran pupuk bersubsidi di NTB.
“Berikan edukasi mengenai mekanisme penebusan pupuk bersubsidi terutama di masa-masa relaksasi penggunaan Kartu Tani, supaya tidak terjadi kebingungan, baik di tingkat petani maupun kios,”ujarnya.
Dwi Satriyo memastikan Petrokimia Gresik juga akan menyediakan pupuk non-subsidi di kios-kios binaan. Pupuk NPK Phonska Plus, Petro Ningrat, SP-36, ZA, dan Petro Nitrat bisa menjadi alternatif pilihan yang bisa diberikan kepada petani untuk semakin meningkatkan produktivitas lahan.
Selain itu, Petrokimia Gresik juga menghimbau petani agar tergabung dalam kelompok tani dan menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Karena ini adalah syarat wajib bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di kios resmi.
Adapun untuk mengefisienkan penggunaan pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik menghimbau petani agar menerapkan pola pemupukan berimbang, yaitu Petroganik (500 kg/ha), NPK Phonska (300 kg/ha), dan Urea (200 kg/ha).
“Tujuannya agar petani tidak berlebihan dalam pemupukan, sehingga alokasi dari pemerintah dapat digunakan secara optimal,” tutup Dwi Satriyo.(*)
